Jumat, 08 Juni 2018

LSM PAN Indonesia Minta Bupati Copot Kadispen Nias Utara

Waozaro Lase.
NIAS UTARA - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Aset Negara (LSM-PAN) Indonesia Kabupaten Nias Utara Wa'ozaro Gea Alias Bung Wage 69  meminta kepada Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara agar mencopot  F. Harefa dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadispen) Kabupaten Nias Utara.

Hal ini dikatakannya kepada Wartawan di lotu usai melaksanakan Demostrasi di halaman Kantor Bupati Nias Utara, Jumat 08/06/2018.

Menurut Wa'ozaro Gea Kadispen F. Harefa pada pekerjaanya yg seakan akan kurang mendukung Visi - Misi Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara dalam mewujudkan dan peningkatan dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Nias Utara.

" Saya minta Kepada Bupati M. Ingati Nazara agar di copot  Kadispen Nias Utara F. harefa dari jabatannya karena tidak berpedoman pada PERDA KABNISUT no 7 th 2017 bagian "A", Menimbang PERDA KABNISUT no 7 th 2017 bagian " B", danPERDA KABNISUT no 7 th 2017 bagian "C" dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kadispen serta tidak bisa mendukung Visi Misi Bupati dalam dunia Pendidikan,"Ujar Waozaro Gea.

Ketua LSM PAN Indonesia Menjelaskan bahwa Perda no 7 th 2017 pasal 1 ayat 13 berbunyi :
GBD adalah guru yg di angkat pemerintah daerah dengan perjanjian kerja yang memiliki fungsi sebagai guru pada Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) jalur pendidikan formal dan tingkat pendidikan dasar, maka pemberian SPT GBD kepada guru PAUD belum terlaksana dan utk tingkat SD di duga banyak yg di rekayasa dan tebang pilih pemberian SPT tersebut.

"Menurut temuan kami di beberapa Kecamatan dan Desa banyak Guru Bantu Daerah (GBD) yang sedang merangkap jabatan tugas yang sumber gajinya dari APBD dan APBN sementara dalam Perda  no 7 th 2017 pasal 6 ayat 1 bagian j berbunyi : GBD tidak sedang merangkap tugas yg sumber dananya dari APBD dan APBN,"Cetusnya.

Dan begitu juga,Lanjut Waozaro Gea, pada penempatan GBD yang tidak mempedomani PERDA KABNISUT no 7 th 2017 pasal 8 ayat 2 berbunyi :
Penempatan dan pemutasian GBD sebagaimana di maksud pada ayat 1 diprioritaskan pada wilayah terpencil yang kekurangan guru serta mempertimbangkan pemerataan guru antar satuan pendidikan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan prestasi yg bersangkutan.

"Ada GBD yg sudah di beri SPT atas nama SITILINA HULU berasal dari sd lain dan di muatasikan ke sd 074063 namun dari januari-juni 2018 blm pernah hadir utk mengajar, Padahal di SD tersebut ada yg sudah 14 tahun mengajar atas nama SAMALEDI HAREFA, NIPTK : 1438 7586 0012, jumlah jam mengajar 19 les pelajaran belum di beri SPT,Pungkaswaozaro gea.(Candra).

Komentar

BERITA TERKINI