Rabu, 11 Juli 2018

Ini Tanggapan Walikota Medan Mengenai Penanganan Banjir

MEDAN - Wali Kota Medan, Drs. H.T Dzulmi Eldin S, M.Si yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si melakukan pertemuan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan PT.KAI guna membahas penanganan masalah banjir di Kota Medan, di Kantor DPD RI, jalan Gajah Mada Medan, Rabu (11/7/2018).

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, SH. MM, Kepala BWS Wilayah II Sumatera, Roy Pardede, dan perwakilan dari PT.KAI.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Medan mengatakan untuk menghadapi banjir yang melanda Kota Medan perlu adanya keterpaduan semua pihak. Pada umumnya pemicu banjir di Kota Medan disebabkan jarangnya dilakukan normalisasi terhadap sungai-sungai yang ada di Kota Medan sehingga saluran drainase sekunder tidak dapat secara normal menyalurkan air menuju ke sungai.

"Perlu diketahui tanggung jawab Pemko Medan hanya sebatas drainase sekunder, Pemko Medan tidak memiliki wewenang untuk melakukan normalisasi sungai, karena itu penanganan banjir ini harus dilakukan secara konprehensif dan dilakukan secara bersama-bersama dengan instansi terkait."kata Wakil Wali Kota.

Untuk itu, Wakil Wali Kota mengajak seluruh instansi terkait seperti BWS dan PT.KAI untuk mengecek langsung kelapangan sumber penyebabnya banjir di Kota Medan sehingga dapat segera dilakukan penanganan.

"Pada intinya kami siap membantu melakukan normalisasi sungai ini, asalkan ada surat permintaan dari BWS, sebab kami tidak dapat bekerja tanpa adanya permintaan dari BWS."ungkap Wakil Wali Kota.

Sementara itu, ketua komite II DPD RI, Parlindungan Purba,SH.MM, menjelaskan inti dari pertemuan ini, diantaranya Parlindungan memerintahkan BWS untuk membuat surat permintaan yang ditujukan kepada Pemko Medan agar dapat menggunakan alat Pemko Medan untuk melakukan normalisasi sungai. sebab tanpa adanya surat permintaan tersebut, Pemko Medan tidak memiliki hak untuk melakukan normalisasi.

Selanjutnya, Parlindungan menyarankan agar di buat MOU antara Pemko Medan, Provsu, dan BWS terkait penanganan banjir yang tidak menjadi wewenang dari Pemko Medan.(Rendy)

Komentar

BERITA TERKINI