Senin, 08 Oktober 2018

Wakil Ketua DPRD Medan Membuka Rapat Paripurna Pandangan 9 Fraksi Terkait Perlindungan Pedagang

Rapat Paripurna.
Medan - Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli membuka rapat paripurna pandangan Umum 9 Fraksi di DPRD kota Medan terkait penjelasan pengusulan atas Ranperda kota Medan tentang Perlindungan Pedagang Kecil Kota Medan,Senin (8/10/2018) di gedung Paripurna DPRD Medan.

Dalam pandangan Umumnya Fraksi Golkar DPRD kota Medan yang dibacakan Modesta Marpaung mengapresiasi mengajukan Ranperda inisiatif DPRD Medan kota Medan tentang perlindungan pedagang kecil kota Medan.

Menurut Fraksi Golkar Inisiatif ini sangat perlu dilakukan guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga kota Medan khususnya bagi para pedagang kecil dari adanya penggusuran yang sering menimbulkan pertikaian antara pedagang kecil dengan Pemerintah.

Padahal menurut Modesta melalui Fraksi Golkar memandang para pedagang kecil sangat berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),jika dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

"Pedagang Kecil mampu menstabilkan harga-harga saat terjadi krisis moneter seperti tahun 1998 lalu," katanya.

Lanjut Midesta seringkali pembersihan dan peneetiban PKL dilakukan tanpa solusi sehingga anntara PKL dan Pemerintah Daerah nyaris tidak terhindarkan.

Untuk itu Fraksi Golkar menilai tugas pemerintah daerah memperhatikan PKL ,untuk mengurangi resiko gejolak,dengan pembinaan untuk PKL.

Lain halnya dengan Frakai Gerinda menilai Pemko Medan dianggap tak becus melakukan penataan tak memiliki grand design (rancangan besar) dalam penyelesaian PKL dari tahun ke tahun.

Untuk itu menurut Fraksi Gerind yang dibacakan Proklamasi K Naibaho meminta Pemko Medan harus memiliki Grand Drsign dalam menuntaskan masalah.

Dan Fraksi Gerindra mendorong Pemko Medan untuk menciptakan terobosan besar dalam memberdayaan PKL di kota Medan.Mengingat keberdayaan PKL bukan sebuah masalah sehingga pemko Medan begitu menganggarkan dana Rp 3,1 Miliyar dari APBD kota Medan untuk penertibkan PKL."PKL itu adalah aset besar kota Medan dalam meningkatkan pendapatan," katanya.

Begitu juga dengsn Fraksi PAN yang dibacakan Kuat Surbakti menyikapi Ranperda Inisiatif DPRD Medan tentang Perlindungan PKL Kota Medan mencatat beberapa hal tentang pemahaman pengusulan terhadap PKL bukan pedagang kecil,serta konsef penyusulan tentang keberadaan mini market yang menjamur.

Karena menurut Fraksi PAN masalah keberadaan PKL memang selalu dipermasalahkan dengan penggunaan ruang publik.dimana bukan fungsi semestinya digunakan sebagai lahan perdagangan,sehingga dapat menggangu kenyamanan dan akeyertiban masyarakat. Dan PKL membuat tata ruang kota menjadi buruk dan kacau serta keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota menekankan aspek kebersihan ,keindahan dan kerapihan,pencemaran lingkingan dan kerawanan sosial.

Komentar

BERITA TERKINI