Selasa, 30 Oktober 2018

Wakil Ketua DPRD Medan Membuka Rapat Paripurna RPJMD

Medan - Wakil ketua DPRD Medan Ihwan Ritongga membuka rapat paripurna nota pengantar Walikota Medan dalam rangka penyampaian Ranperda Kota Medan Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2016-2021,Senin (29/10/2018) di ruang paripurna DPRD Kota Medan.

Dalam nota pengantarnya Walikota Medan Dzulmi Eldin mengatakan perubahan terhadap peraturan daerah kota Medan no 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2016-2021 sangat penting harus dilakukan.Pasalnya, undang-undang no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah no 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan daerah kota Medan no 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat daerah.

"Ada beberapa kewenangan pemerintah kota yang ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat/Propinsi dan juga sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah no 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah,"Ujar wali kota medan.

Lanjutnya,Pemerintah kota Medsn bersama-sama dengan DPRD Kota Medan telah menetapkan peraturan Daerah Kota Medan no 15 Tahun 1
2016 tebtang pembentukan perangkat daerah kota Medan.

"Saya berharap DPRD kota Medan untuk sama-sama bergandeng tangan  bahu membahu dalam membagun Kota Medan menuju kita masa depan yang muktikultur berbaya saing,humanis sejatera dan relegius."Paparnya.

Selanjutnya Walikota Medan melimpahkan wewenang dan pembentukan perangkat daerah baru ini membawa konsekuensi terhadap dokumen perencanaan pemba.gunan jangka menegah Kota Medan Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan peraturan no 11 Tahun 2016.

Menututnya Ranperda RPJMD kota Medan Tahun 2016-2021 merupakan pedoman perencanaan 5 Tahun yang digunakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan pemerintah kota Medan sebagai acuan dasar perencanaan pelaksanaan pembangunan Kota Medan.

Dengan bagitu bagi OPD yang baru dibentuk di tahun 2017 perlu dilakukan perubahan terhadap Ranperda tersebut,dalam ketentuan peraturan menteri dalam Negeru No 86 Tahun 2017,karena ada beberapa tahap penting yang harus dilakukan oleh Pemko Medan.

Pemko Medan bersama DPRD Medan telah melakukan penandstangan nota kesepakatan persetujuan pembahasan perubahan peraturan daerah no 11 tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021.

Kemudian Pemko Medan telah melakukan konsultasi publik,maka pembahasan Ranperda perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021 bersama dengan DPRD kota Medan.

Walikota Medan berharap pembahasan Ranperda Perubahan RPJMD ini berjalan konstruktis,komprehensif secara musyawarah dan mufakat sehingga dapat lebih menyempurnakan dokumen RPJMD Mots Medan.

Komentar

BERITA TERKINI